Yandri juga berharap agar biaya dari calon jemaah berasal dari dana manfaat dengan proporsinya sebesar 50-50.
Angka proporsi 50-50 berbeda dengan usulan pemerintah dengan komposisi 70-30. Yang artinya 30 menggunakan dana manfaat. Dia menilai pembagian proporsi antara uang calon jemaah dengan nilai manfaat lebih adil.
“Nah perbandingannya lebih adil, lebih siap mungkin 50 persen, 50 persen. Jadi jemaah haji bayar 50 persen, dari nilai manfaat 50 persen,” jelas Yandri.
BACA JUGA: Haji 2023, IPHI Sebut Ongkos Rp55 Juta Paling Mahal
Yandri juga mengatakan, kemungkinan biaya haji dari para calon jemaah sekitar Rp40 juta. Bukan Rp 69,1 juta seperti usulan pemerintah.
“Ya sekitar 40 (juta) an lah yang akan dibayar calon jemaah. Mungkin lebih lah ya. Perkiraan saya 40 (juta) lebih dari jemaah haji, sisanya akan ditutupi dari nilai manfaat yang dikelola BPKH,” katanya.
Usulan sebelumnya Rp69 juta. Padahal seharusnya total biaya haji Rp98 juta pe jamaah.
Kementerian Agama (Kemenag) mengungkapkan biaya haji 2023 Rp69 juta merupakan komposisi yang ideal dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan nilai manfaat.
Jika komposisi tidak proporsional maka nilai manfaat yang pengelolanya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan cepat tergerus. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan jika akan terus tergerus maka 3-4 tahun lagi, jemaah akan menanggung 100 persen biaya haji.
“Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jamaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis,” ujarnya, Selasa, 24 Januari 2023. ***
