RADAR TEGAL- Pengumuman PPPK Guru 2022 dijadwalkan 10 Maret 2023 mendatang. Saat ini para pelamar tengah harap-harap cemas atas hasil seleksinya.
Pengumuman itu mulai dari pelamar seleksi PPPK prioritas satu atau P1 hingga P4. Di tengah penantian itu, muncul kabar jika usulan yang masuk ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
Berdasarkan informasi, tidak sedikit pemerintah daerah (pemda) yang enggan mengajukan usulan formasi PPPK guru. Bahkan, sebagian mengajukan usulan formasi yang minim.
Karena itu, usulan menjadi jauh dari kuota yang tersedia. Dua pejabat penting di dua kementerian berbeda yang terkait dengan proses seleksi tersebut sempat menyampaikan beberapa fakta.
Salah satunya memberikan gambaran jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Prof Nunuk Suryani saat masih berstatus pelaksana tugas mengungkap fakta usulan yang minim.
BACA JUGA: Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN Sudah Keluar, Cek di Sini ya!
Jumlahnya bahkan tidak sampai separuh dari total kebutuhan PPPK Guru. Menurutnya, usulan formasi PPPK 2022 dari pemda hanya 40,9 persen.
“Total kebutuhan 781.844,”ungkapnya.
Nunuk Suryani membenarkan jika pengumuman PPPK Guru 2022 dijadwalkan paling lambat 10 Maret 2023. Hal ini senada dengan pernyataan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Alex Dennis.
Hingga Senin, 6 Maret 2023, belum ada pengumuman hasil seleksinya di portal gurupppk.kemdikbud.go.id dan sscasn.bkn.go.id. Sehingga para pelamar mulai dari prioritas 1 sampai 4 terus menunggu kepastian jadwal pengumuman tersebut.
Dengan rilisan pengumuman PPPK Guru 2022, ada optimisme program 1 juta PPPK Guru bisa terkejar hingga di tahun 2024. Hal ini seperti pernyataan Nadiem Makarim, menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).
Menurutnya, lebih dari 293 ribu guru honorer telah menjalani pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka menjadi ASN melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).
“Kami selenggarakan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” ungkap Nadiem saat rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR pada 12 April 2022 atau hampir setahun yang lalu.
BACA JUGA: Link Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Kemenag 2022 Sudah Muncul, Ada Masa Sanggah
Namun, Mas Nadiem mengatakan dirinya tidak pernah menjanjikan akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PPPK. Pernyataan tersebut untuk merespon Anggota Komisi X DPR RI Elnino M. Husein Mohi.
Husein mempertanyakan pengadaan PPPK hanya mengakomodasi 293 ribu lebih. Angka tersebut masih jauh dari jumlah 1 juta PPPK Guru yang pernah Nadiem janjikan.
Namun, Nadiem membantah pria kelahiran 30 Oktober 1974 tersebut. Menurutnya, tidak ada satu pun ucapannya yang menjanjikan hal tersebut.
Pemerintah hanya berjanji memiliki cukup kapasitas anggaran sampai 1 juta PPPK. Namun, semua yang masuk harus lolos seleksi dan formasi. Menteri kelahiran 4 Juli 1984 ini menegaskan sudah menyampaikan hal tersebut berulang kali.
“Sepuluh dua puluh kali saya bilang, kalau cuma 20 persen yang lolos ya cuma segitu dari 1 juta PPPK,” ujar Nadiem.
Karenanya, kalau ternyata yang lolos dan lulus seleksi hanya separuhnya, maka sejumlah itu juga yang menjalani pengangkatan PPPK. Di luar itu, program 1 juta guru PPPK sendiri terkendala sikap pemerintah daerah.
PROGRAM 1 JUTA GURU PPPK
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (Ketum PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi menyampaikan penilaiannya. Dia mengklaim jika pengangkatan 1 juta guru PPPK sudah hampir separuh tercapai.
Hal tersebut dia sampaikan saat berada di Konferensi Kerja Provinsi IV PGRI Jateng Masa Bakti XXII yang berlangsung di Universitas PGRI (Upgris), Semarang, Minggu, 5 Maret 2023.
“Sebenarnya yang baru terekrut resmi 300-400-an (ribu). Masihlah sekitar 500 ribu kekurangannya,” tambah perempuan kelahiran 5 April 1962 tersebut.
Mengenai pembukaan formasi bagi guru PPPK dalam program satu juta guru sebenarnya bukan kewenangan pemerintah pusat. Hal itu merupakan kewenangan pemerintah daerah yakni pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Unifah membenarkan komitmen kuat Nadiem Makarim untuk mewujudkan program 1 juta PPPK Guru.
“Waktu HUT PGRI kemarin (Ke-77), Mendikbud di sini (Semarang, red.) dengan Presiden Joko Widodo, menyatakan jika satu juta enggak selesai maka akan diambil alih di pusat,” kata Prof Unifah, dikutip dari Antara.
BACA JUGA: 75.083 Peserta Lolos Seleksi Administrasi, Masa Sanggah Berakhir
Lebih lanjut Unifah mengatakan, PGRI sebagai orgasisasi yang menaungi profesi guru, berkomitmen untuk mengawal dan mengingatkan Nadiem Makarim untuk konsisten merealisasikan pernyataannya.
“Tugas kami di organisasi mengawal dan mengingatkan beliau (Mendikbud, red.) untuk konsisten dengan statemen itu,” kata Unifah.
Selama ini, kata dia, PGRI di daerah juga terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk menuntaskan program satu juta guru PPPK tersebut.
“PGRI di daerah, misalnya Jateng berkomunikasi dengan gubernur, PGRI kabupaten/kota berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dengan dialog-dialog,” ujar Unifah.
Sementara itu, Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi menambahkan, jumlah guru yang sudah direkrut sebagai PPPK saat ini baru sekitar 300 ribu, dan tahun ini mungkin bertambah menjadi 500 ribu.
“Sisanya masih 500 ribuan. Ya, jumlah yang banyak. Untuk Jateng, terutama SMA dan SMK yang agak berat. Formasinya hampir terpenuhi. Namun, jumlah yang (memenuhi) PG (passing grade) banyak,” kata mantan Rektor Upgris tersebut. ***