RADAR TEGAL – Komisi II DPRD Brebes gelar RDP (rapat dengar pendapat) bersama Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan serta para distributor pupuk bersubsidi, Senin 9 Januari 2023.
RDP yang di Ruang Rapat Komisi II DPRD Brebes itu membahas terkait distribusi pupuk bersubsidi yang masih mengalami persoalan di sejumlah wilayah. Salah satunya adalah munculnya keluhan para petani yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Padahal alokasi dari pemerintah mencukupi untuk kebutuhan masa tanam para petani di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes.
“Hari ini kami memang mengundang dinas terkait, baik Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan hingga distributor. Ini kami lakukan untuk evaluasi menyangkut distribusi pupuk bersubsidi di tahun 2022, dan rencana penyaluran pupuk bersubsidi di tahun ini agar tidak muncul masalah di lapangan,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Brebes, Muhaimin Sadirun usai memimpin RDP.
DPRD Brebes Gelar RDP Ungkap Fokus Distribusi
Dia menjelaskan hasil evaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2022, rinciannya antara lain untuk jenis urea terserap sebanyak 91 persen. Sedangkan jenis NPK terserap 88,3 persen.
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu menyampaikan penyerapan pupuk bersubsidi itu belum maksimal dan mencapai 100 persen. Karena, beber dia, ternyata ada tambahan alokasi di tahun 2022.
Saat DPRD Brebes gelar RDP itu juga membahas optimalisasi pengawasan KP3 di tahun ini. Harapannya, petani yang sangat membutuhkan pupuk bersubsidi dengan alokasi sesuai RDKK bisa mendapatkan haknya.
Sementara itu, Kabid Perdagangan Dinkopumdag Brebes Maryono mengatakan, berdasarkan RDKK, Dinas Pertanian mengklaim kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani sudah mencukupi. Bahkan, bisa diklaim stoknya melimpah tapi seolah-olah di lapangan cenderung langka.
“Khusus wilayah selatan, memang KPL belum merata sehingga petani merasa kesulitan menebus pupuk bersubsidi,” ujarnya.
Perwakilan Distributor Pupuk Bersubsidi Tomy mengatakan RDP bersama Komisi II DPRD Brebes dan dinas terkait memang terfokus pada banyaknya keluhan kelangkaan pupuk. Sistem penebusan pupuk bersubsidi bersumber pada teknis penggesekan Kartu Tani di KPL.
“Sebenarnya, bukan kelangkaan pupuk tapi lebih pada ribetnya cara gesek kartu tani. Terlebih, mekanisme gesek dari provider perbankan memang sekarang berubah lagi,” pungkasnya.***
