RADAR TEGAL – DPRD Kabupaten Tegal meminta Pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi. Hal itu untuk mencegah terjadinya kelangkaan di daerah yang seringkali terjadi.
Anggota DPRD Kabupaten Tegal, H Wasbun mengatakan selama ini, realisasi pupuk bersubsidi hanya 75 persen dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Oleh karenanya, di daerah sering terjadi kelangkaan karena tidak terpenuhi 100 persen.
“Kuota pupuk subsidi yang selama ini hanya 75 persen dari RDKK akan mengakibatkan kelangkaan.
Kalua tidak ingin itu terjadi, maka pupuk bersubsidi dipenuhi, jika tidak pasti akan terus bergejok,”ujarnya.
Wasbun mengatakan dari informasi yang ia terima, lahan hutan yang dikelola Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) tidak masuk dalam RDKK. Padahal, tahun sebelumnya masuk dalam RDKK.
Baca Juga: Pupuk Bersubsidi Semakin Mahal, Petani Tegal Tantang Bupati
Melihat kondisi itu, kata Wasbun, dia meyakini akan memicu gejolak kembali. Sebab, mereka tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.
“Saat rapat evaluasi, kami sempat mengajak Dinas Pertanian berdialog dengan. Kami juga sempat meminta data lahan yang sudah masuk RDKK, tetapi nyatanya belum bisa menyajikan,”kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tegal itu.
Menurut Wasbun, data lahan itu nantinya akan menunjukan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kelangkaan pupuk subsidi. Karenanya, dia mendorong kepada pemerintah untuk terus menyosialisasikan kepada petani.
“Agar mereka mendaftarkan lahannya, untuk bisa mendapatkan Kartu Tani,”tandasnya.
Selain itu, imbuh Wasbun, para petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk juga proaktif untuk mendaftarkan diri kepada kelompok tani masing-masing. Jika petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk memiliki Kartu Tani, maka kelangkaan pupuk bisa diminimalisir.
Petani di Kabupaten Tegal berunjuk rasa ke kantor Pemkab Tegal, Rabu 11 Januari 2023 lalu. Mereka menyoal penjualan pupuk bersubsidi.
Mereka berharap harga pupuk tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET). Apalagi, selama ini petani sangat kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi urea dan NPK
Bahkan akibat langka, mereka harus membelinya dengan harga mahal. Mulai dari Rp250-280 ribu per kantong isi 50 kg.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Desa (Formaddes) Pagerbarang, Sugeng Toglek mengungkapkan 4 tahun terakhir, petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Ironisnya petani sudah mempunyai kartu tani. Tetapi kuotanya kerap habis.(*)
