RADAR TEGAL – Beberapa hari terakhir isu kelangkaan pupuk bersubsidi beredar di wilayah Kabupaten Brebes. Salah satunya, di Kecamatan Bulakamba dan Ketanggungan.
Menanggapi isu tersebut, berikut penjelasan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes.
Kepala DPKP Kabupaten Brebes Yulia Hendrawati melalui Kabid Sarpras Pertanian Moh. Ali Mashuri mengatakan, terkendalanya penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Bulakamba dan Ketanggungan karena ada perubahan wilayah kerja distributor. Sehingga, distributor bersangkutan pada minggu pertama Januari 2023 belum dapat melakukan penebusan kepada produsen.
“Akibatnya petani di sejumlah desa terkendala dalam pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidinya,” ujarnya, Rabu 11 Januari 2023.
Namun demikian, kata Ali, permasalah tersebut sudah terselesaikan. Yakni, pihak distributor sudah dapat melakukan penebusan dan penyaluran.
“Per hari ini distributor di wilayah Bulakamba dan Ketanggungan sudah bisa melakukan penebusan. Informasinya, malah sudah mulai dikirim,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan, DPKP sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Telah melakukan upaya untuk menjamin kelancaran pemenuhan di Kabupaten Brebes.
Diantaranya, Penerbitan Keputusan Bupati nomor 521.34/3700 Tahun 2022. Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023. Pada tanggal 21 Nopember 2022.
Selanjutnya, melakukan upload data petani ke dalam sistem e-Alokasi kementerian pertanian pada tanggal 14 Desember 2022. Untuk selanjutnya nya di-inject ke dalam Kartu Tani. Dan alokasi dari pusat telah terbagi dan terupload 100%, yaitu Pupuk Urea 41.000 ton dan Pupuk NPK 14.500 ton.
Breakdown Alokasi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan 3 Variabel
Penentuan breakdown alokasi pupuk  berdasarkan pada 3 variabel. Yaitu, Data Pertanaman ( dari data BPS) kemudian dikali dengan dosis rekomendasi pemupukan.
Kedua yaitu data Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi melalui instrumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dan Ketiga adalah data Trend Penyaluran 5 tahun terakhir.
“Ketiga data ini kemudian diformulasikan untuk menentukan alokasi pupuk bersubsidi per wilayah kecamatan,” jelasnya.
Terkait kartu tani, Ali menyatakan kalau pihaknya telah melakukan upaya agar petani bisa memilikinya. Dan hingga saat ini, sudah banyak petani yang memiliki kartu tani.
“Untuk petani yang terdaftar namun belum mendapatkan kartu tani dari perbankan tetap dapat melakukan penebusan. Caranya lewat manual. Yakni melalui T-Pubers dengan menyertakan KTP pada saat pembelian,” tukasnya.
Sementara itu, salah seorang distributor pupuk bersubsidi di Kecamatan Bulakamba Susi Susilawati menuturkan, per hari ini pihaknya sudah menebus 50 ton. Dan sudah mulai disalurkan.
“Ya benar, per hari ini kita sudah menebus kurang lebih 50 ton pupuk. Dan saat ini sudah mulai dikirim,” pungkasnya.(*)