RADAR TEGAL- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) siapkan Rp300 miliar anggaran untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah Dwianto Priyonugroho mengungkapkan hal itu.
Angka tersebut muncul saat menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD Tahun 2023 di Pendopo Amangkurat, Senin, 06 Februari 2023.
“Kami masih memiliki anggaran kas senilai Rp900 miliar dan akan kita gelontorkan antara Rp200-300 miliar untuk percepatan ekonomi daerah dalam waktu dekat. Tidak ada masalah bagi kami untuk membantu pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Dwianto.
Terkait itu, pihaknya berharap anggaran percepatan pembangunan tersebut bisa membantu menstimulan pertumbuhan ekonomi yang sudah menjadi target pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Jawa Tengah. Lebih lanjut, Dwianto meminta dukungan semua pihak agar pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat mencapai target.
Pihaknya juga telah menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sejak 30 Desember 2022 lalu. Pemerintah akan mentransfer bantuan keuangan tersebut sebesar Rp2,8 triliun ke rekening 35 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
BACA JUGA: 923 Calon Jemaah Haji Kabupaten Tegal Manasik
Sedangkan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dari bantuan keuangan provinsi, pihaknya menekankan hal lain. Pemprov meminta agar setiap pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah desa bisa segera menginput data melalui aplikasi SIVERO.
Lebih jauh, Dwianto menggarisbawahi soal kebiasaan pemerintah daerah yang dia nilai kurang tepat. Yakni mengalokasikan pos anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan sebagai sumber pembiayaan.
“Fenomena pengalokasian SiLPA oleh pemerintah kabupaten dan kota ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebab SiLPA menjadi salah satu sumber pembiayaan yang tidak bisa dijagakan angka pastinya. Tapi justru pos inilah yang biasanya jadi solusi tercepat pemda saat pembahasan anggaran dengan dewan dan bisa jadi permasalahan pada realisasinya di kemudian hari,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Tegal Umi Azizah mengapresiasi penyelenggaraan forum ini sebagai upaya mewujudkan keterpaduan antarsektor, antarprogram, dan antarwilayah. Di samping pula mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.
Forum ini juga menurutnya strategis untuk menjalin kerja sama antardaerah sekaligus untuk ajang saling bertukar pikiran serta berbagi pengalaman terkait pelaksanaan APBD.
BACA JUGA: Penurunan Angka Stunting Kabupaten Tegal Tertinggi ke-Lima di Jawa Tengah
Di sini Umi menjelaskan adanya kendala terkait mandatori Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada ketentuan penggunaannya tahun ini. Yaitu soal petunjuk teknis dan standar biaya masukan yang baru terbit pasca penetapan APBD Kabupaten Tegal 2023.
Adanya hal tersebut, pihaknya terpaksa menyesuaikan kembali dengan mengubah peraturan kepala daerah soal penjabaran APBD. Termasuk bantuan keuangan provinsi.
“Perbup kami tentang perubahan penjabaran APBD 2023 sudah ditetapkan tanggal 31 Januari 2023 lalu. Tapi untuk teknis pencairan DAU yang ditentukan penggunaannya mendasarkan PMK (peraturan menteri keuangan) nomor 212 Tahun 2022 ini dilakukan secara bertahap mengikuti capaian prestasi pelaksanaannya,” ungkap Umi.
Adapun rapat koordinasi ini mengundang inspektur, kepala Bappeda dan Litbang. Kemudian ada kepala BPKAD, dan kepala Dispermasdes. Termasuk kepala bagian organisasi dari perwakilan 11 kota dan kabupaten di Jawa Tengah.
BACA JUGA: Siap Kawal Pemilu 2024, KPU Kabupaten Tegal Teken Pakta Integritas
Di antaranya seperti Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Pekalongan. Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap. ***
