Sebanyak 198 sekolah dasar Rp 146,9 miliar, 48 sekolah menengah pertama Rp 102,3 miliar. Sisanya pendidikan nonformal atau kesetaraan senilai Rp 7,5 miliar.
Meski capaian realisasi fisik anggaran belanja di dinasnya mencapai 99,82 persen, ada sejumlah kegiatan pembangunan fisik yang belum bisa terbayarkan senilai Rp 7,3 miliar. Rencananya usulan pembayarannya di tahun 2023.
“Pekerjaannya secara fisik sudah selesai. Tapi karena batas akhir pengusulan administrasi pencairannya terlambat maka tidak bisa diterima,” ungkapnya.
Mengakhiri pembicaraan, Winarto menjelaskan dari jumlah pagu anggaran pendidikan senilai Rp964,94 miliar di tahun 2022, sekitar 87,95 persennya untuk belanja pegawai. Termasuk tunjangan sertifikasi guru, bantuan operasional sekolah (BOS), dan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP).
Dinas tidak mengelola 87,95 persen anggaran pendidikan itu. Namun langsung transfer masuk ke rekening masing-masing sekolah.
“Sedangkan sisanya lebih untuk membayar gaji dan belanja lainnya,” tutupnya. ***
